Daerah

Embarkasi Haji Batakan Balikpapan Kemungkinan Akan Dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19

APIKNEWS.COM, BALIKPAPAN– Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimatan Timur menyadari daya tampung rumah sakit di Kota Balikpapan sudah mencapai ambang batas maksimal.

Bahkan dari laporan yang didapat sebanyak dua rumah sakit rujukan terpaksa menambah kapasitas hingga dua kali lipat.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi pun turut mendapat usulan mengenai pemakaian Embarkasi Haji Batakan yang difungsikan sebagai RS darurat.

Ini membuat Pemerintah Kota Balikpapan turut berubah pikiran. Jika sebelumnya Embarkasi Haji Balikpapan diproyeksi menjadi ruang isolasi.

Kini rencananya Pemerintah Kota Balikpapan bakal mengalihfungsikan fasilitas tersebut sesuai kebutuhan menjadi RS darurat seperti rencana di awal pandemi.

“Untuk mengantisipasi kalau rumah sakit yang sekarang tidak mampu. Minggu lalu kita memang butuh ruang isolasi, sekarang RS darurat,” ujarnya, Kamis (13/8/20).

Rizal menuturkan dalam melakukan persiapan menjadikan Embarkasi Haji Batakan menjadi RS Darurat tidaklah gampang.

Beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain mengenai kecukupan tenaga medis, baik dokter maupun perawatnya.

“Yang tidak gampang bagaimana metekrut tenaga medis. Tidam gampang cari tenaga medis di darah, ini yang perlu dibicarakan lebih serius,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, kebutuhan Balikpapan terhadap ruang isolasi mandiri bisa berubah seiring berjalannya waktu.

Dengan menghitung kapasitas ruang di rumah sakit yang ada serta melihat kenaikan jumlah pasien yang terus menlonjak drastis.

Maka pihaknya bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Balikpapan memutuskan, rencana kebutuhan ruang isolasi mandiri sebaiknya dirubah, melihat urgensinya.

“Menghitung kapasitas RS dan kenaikan pasien. Rencana ruang isolasi mandiri, lebih baik diubah untuk RS darurat,” terangnya.

Namun, kata dia, merubah Embarkasi Haji menjadi RS Darurat harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

Diantaranya pertama, pemerintah kota wajib kembali bersurat ke Gubernur dan Kementrian Kesehatan. Namun jika tidak dapat izin, maka pembiyaan atau klaim pasien akan ditanggung daerah.

“Karena kalau kementerian kesehatan memberi izin, maka pembiayaan pasien (RS darurat) akan dibayar sama dengan rumah sakit lainnya,” imbuhnya. (*)

(Tribunkaltim.com)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button